Petrus Selestinus: Prabowo Tak Siap Hadapi Isu HAM di Debat Capres

JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai calon presiden (capres) Prabowo secara mental tidak siap menghadapi debat pertama capres Pilpres 2024 yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Petrus menilai Prabowo tidak menyangka kalau akan muncul pertanyaan dari Capres Nomor 3 dan 1 soal pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM yang hingga sekarang belum dibentuk.

Baca juga: Pemkab bersama DPRD Kab. Pangandaran Tandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS TA 2023

'Ketidaksiapan ini juga membuktikan bahwa Capres Prabowo ketika nanti terpilih, maka persoalan pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM tidak akan menjadi prioritas, bahkan pelanggaran HAM akan semakin menjadi jadi "katanya",

Petrus melanjutkan, jika kita lihat hasil investigasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) 1998 dan rekomendasinya, maka disitu terungkap bahwa Letjen Prabowo Subianto dan Mayjend Syafrie Samsuddin harus bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM 1997 dan Mei 1998, terutama penculikan Mahasiswa dan penembakan Mahasiswa.

Baca juga: Fraksi PKB Setuju RKUA PPAS Kab. Pangandatan tahun 2023 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Sungguh disayangkan proses hukum atas diri Prabowo Subianto tidak berjalan. 

Begitu juga Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira seputar pelanggaran Prabowo Subianto, yang berbuah keputusan Prabowo diberhentikan dari Dinas Prajurit ABRI.

Baca juga: Pendapat Ahir Bupati: 3 Raperda Inisiatif DPRD Dapat Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.

"Hal itu membuktikan bahwa kesalahan Prabowo Subianto dalam kasus pelangaran HAM dan Tindakan Pidana terbukti, akan tetapi tidak ada niat sungguh-sungguh dari Negara untuk memproses hukum Prabowo baik atas pelanggaran HAM maupun Tindak Pidananya "ujar Petrus". 

Karena itu, sambung Petrus, SKCK yang diberikan oleh Kepolisian kepada Prabowo Subianto bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal sejak lahir hingga sekarang harus dinilai sebagai keterangan SKCK yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah menjadi Notoire Feiten atau fakta yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh hakim. 

Baca juga: F PAN Setujui Rancangan Perubahan KUA PPAS TA. 2022 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Artinya, tambah Petrus, secara hukum Prabowo Subianto tidak layak menjadi Capres "ucapnya".

"Momentum untuk membela diri dan menjelaskan secara logis oleh Prabowo seputar keterlibatannya dalam pelanggaran HAM pada tahun 1997-1998 dan bagaimana dengan pengadilan HAM, itulah yang harus dijelaskan dalam debat tadi malam, namun Prabowo tidak menjawab tuntas atau menghindar menjawab substansi masalah pelanggaran HAM, itulah yang disesalkan dan menjadi nilai minus dalam penampilan debat tadi malam " kata Petrus",

Baca juga: Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju

Belum lagi isi hukum soal pemberantasan korupsi yang juga tidak tuntas dijawab oleh Prabowo.

Petrus juga menjelaskan, semestinya isu korupsi sebagai warisan orde baru dan pelaku korupsi era orde baru yan belum tuntas diproses hukum, juga harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan dalam debat itu.

...Ya, karena menurut Petrus, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, mengamanatkan penuntasan kasus KKN kroni-kroni Suharto harus dituntaskan.

"Namun tidak pernah terjadi proses hukum terhadap kelompok ini, sehingga di pundak Prabowo lah selaku representasi kekuatan orde baru sebagai capres 2024, nilainya negatif...ya karena publik memandang Prabowo Subianto itu adalah bagian dari Kroninya Suharto yang hidup dalam suasana KKN akut, Pelanggar HAM 1997-1998 yang belum dipertanggungjawabkan. Padahal itu bagian dari tuntututan reformasi " ujar Petrus". (Nurfahmi)